Skip to main content

Percepatan Verifikasi Data Warga Miskin Penerima Program Kesehatan Gratis


Camat Selogiri, Sigit Purwanto saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama aparatur pemerintah desa dan kelurahan, di Pendopo Kecamatan Selogiri, pada hari Senin (12/3/2018).

Secara umum, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan melalui jaminan kesehatan yang memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), JKS, Jamkesda dan PBI. Namun kenyataanya, belum semua warga miskin bisa tercover dalam program tersebut.

Untuk mewujudkan keadilan pelayanan kesehatan di kabupaten Wonogiri, program Sehat Wargane masuk dalam Panca Program Bupati Wonogiri. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan diantaranya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, perbaikkan sistem manajemen pelayanan, dan perubahan sistem rekruitmen Sumber Daya Manusia yang lebih transparan dan akuntabel.

Menyusul adanya program layanan pengobatan gratis di bangsal kelas III RSUD Soediran Mangun Sumarso (SMS) Kabupaten Wonogiri, sejumlah aparatur pemerintah desa dan kelurahan se-Kecamatan Selogiri hadiri rakor di Pendopo Kecamatan Selogiri, guna melakukan verifikasi data warga miskin penerima program kesehatan gratis Kabupaten Wonogiri tahun 2018.

“Program kerja Pak Bupati yaitu Panca Program Bupati Wonogiri, diantaranya kesehatan, dimana Pak Bupati mengharapkan untuk warga miskin bisa mendapatkan pengobatan gratis di kelas III RSUD Kabupaten Wonogiri maupun Puskesmas,” ungkap Supriyanti, Kasi Kesra Kecamatan Selogiri, diawal rakor bersama aparatur pemerintah desa dan kelurahan se-Kecamatan Selogiri. Supriyanti menambahkan, anggaran yang telah dialokasikan untuk pengobatan gratis bagi warga miskin di tahun 2018 ini sebesar 12 miliar. Namun sayangnya, 2 bulan terakhir ini baru terserap 70 juta.

Ketersediaan data warga miskin dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting dalam mewujudkan keadilan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga miskin. Terkait data warga miskin, peran serta aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam mendata warga miskin di wilayah kerjanya sangat dibutuhkan. “Diharapkan desa dan kelurahan mendata warganya yang benar-benar miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, agar nantinya mereka bisa memanfaatkan layanan pengobatan gratis di bangsal kelas III RSUD Soediran mangun Sumarso dan di Puskesmas,” imbuh Supriyanti.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Selogiri, Sigit Purwanto. Mengenai hasil verifikasi data warga miskin, camat menandaskan bahwa hasil verifikasi data warga miskin dari desa dan kelurahan harus masuk ke kecamatan pada hari Rabu (14/3). “Hasil verifikasi data warga miskin dari desa dan kelurahan harus sudah masuk kecamatan pada hari Rabu, dan maksimal masuk ke kabupaten pada hari Kamis pagi, ini sudah tidak dapat ditawar dan ini dipantau langsung oleh Bapak Bupati,” tegas Camat Selogiri saat memimpin rakor.

Secara teknis, pengisian blangko verifikasi data warga miskin relatif mudah. Petugas mengisi nama anggota keluarga berikut keterangan lainya seperti NIK dan nomor KK. Misalkan dalam satu keluarga ada empat anggota maka semuanya dimasukan data, kemudian diisi sesuai keterangan kolomnya. “Cukup mengisi nama anggota keluarga, misalkan dalam satu keluarga ada empat anggota maka semuanya dimasukan dalam blangko, kemudian diisi sesuai keterangan kolomnya,” papar Dian, petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Selogiri, diakhir rakor.

Pengumuman

Statik Pengunjung

  • Hari Ini (11 Kunjungan)
  • Kemarin (46 Kunjungan)
  • Total (23455 Kunjungan)

Data Polling

Menurut pengunjung, apakah isi website ini bersifat informatif ?

  • Ya
  • Cukup
  • Tidak
  • Tidak Tahu